Calon anggota DPR RI pada saat kampanye, biasanya menjanjikan hal-hal tertentu di daerah pemilihannya yang termasuk didalam program kerja yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Untuk menunjukkan kepedulian dan realisasinya, dana aspirasi inilah yang sedang diperjuangkan. Tentu saja, sebagian besar anggota dewan mendukung wacana dan rencana ini (ya iya lah..), dengan maksud ingin memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan mereka. Benarkah?
Setelah wacana rehab gedung DPR yang kembali ditolak oleh rakyat, sekarang muncul dana aspirasi. Berbagai kalangan diluar anggora dewan, banyak yang tidak sependapat dengan ide ini. Mereka beranggapan bahwa dana aspirasi berpotensi terjadi penyelewengan alias korupsi. Sedangkan pendapat dari anggora DPR, tentu berseberangan, dan berani menjamin tidak terjadi korupsi. Hehehe..
Sebenarnya bagaimana sih sistem penyampaian aspirasi rakyat? Sepengetahuan blog radja, aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat di dengar oleh anggota dewan lalu disampaikan ke pemerintah dan kembali lagi ke masyarakat dengan realisasi. Inilah yang dimaksud kepanjangan tangan rakyat, penyambung lidah rakyat..
Kalau hanya janji waktu kampanye, trus dana nya dimintakan ke negara, bagaimana ya? Kalau calon yang sudah pernah jadi anggota DPR sih pasti lebih tau kebutuhan di daerah pemilihan (anggap saja begitu), tapi kalau calon anggota DPR baru? Janji-janji nya waktu kampanye apakah sesuai dengan yang dilapangan?
Kenapa dana aspirasi tidak diambilkan saja dari sebagian gaji para anggota dewan? Ya, sekalian bagi-bagi rejeki plus sedekah juga mungkin akan lebih membuat masyarakat makin simpatik. Lagipula kan itu janji mereka sendiri to?
Bagaimana menurut anda?
No comments:
Post a Comment